Masa Pemerintahan Gus Dur Yang Penuh Kontoversial

Oleh Jaya Dwi Guna

180310150011

Gus Dur Sang Kontroversial mungkin cocok disematkan kepada Abdurahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Setelah terpilih menjadi Presiden RI yang ke 4 pada Oktober 1999, 21 bulan kemudian tepatnya pada tangga; 23 Juli 2001 Gus Dur dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR yang dipimpin oleh Amien Rais. Pada masa jabatannya yang singkat tersebut banyak keputusan, serta kebijakannya yang begitu kontoversial.

Mulai dari keberhasilannya memenangkan pemilihan Presiden di forum Sidang Istimewa MPR 1999, proses pemilihan tersebut dianggap sangat kontoversial, karena kemenangan KH. Abdurarahman Wahid adalah sebuah kemenangan yang dipaksakan. Orang beranggapan bahwa Megawati, yang tidak mewakili kelompok Islam, serta karena ia seorang wanita, dianggap tidak layak menjadi pemimpin Negara. Sekalipun PDIP adalah pemenang tertinggi dalam pemilu Parlemen 1999, tetapi partai lain seakan-akan sepakat untuk memboikot Megawati. Megawati memang sengaja dikalahkan, atau lebih tepatnya MPR lebih memilih Gus Dur agar Megawati tidak menang. Hal itu belum seberapa dibanding proses pemilihan Wakil Presiden, di dalam kesempatan ini Megawati ternyata “boleh maju lagi” sebagai kandidat Wakil Presiden. Dalam pemilihan putaran ini Megawati menang, maka jadilah dia Wakil Presidwn mendampingi Gus Dur. Maka lengkao sudah dimulainya rezim Oligarki, dimana Negara dipimpin oleh para Ketua Partai. Tentu saja terpilihnya Gus Dur dan Megawati adalah hasil dari sebuah pemilihan yang aneh dan tidak pada tempatnya, karena semestinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan berpasang-pasangan dalam satu paket (Sri Bintang Pamungkas, 2014: 117).

Pemerintahan Gus Dur dihadapkan pada persoalan-persoalan kebijakannya yang dinilai banyak kalangan sangat kontroversial. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

a) Pemberhentian Kapolri Jendral (pol.) Roesmanhadi yang dinilai tidak mampu mengantisipasi terjadinya pembakaran sekolah Kristen STT Doulos.

b) Pemberhentian Kapuspen Hankam Mayjen. TNI Sudrajat yang diganti dengan Marsekal Muda TNI Graito dari TNI AU. Pemberhentian tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan Mayjen. Sudrajat bahwa Presiden bukan Panglima Tinggi TNI.

c) Pemberhentian Wiranto sebagai Menkopolkam yang dilatarbelakangi hubungan yang tidak harmonis antara Wiranto dan Presiden K.H Abdurrahman wahid. Ketidakharmonisan itu muncul ketika presiden mengizinkan dibentuknya Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk menyelidiki para jendral termasuk Wiranto dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2000 presiden mengeluarkan perintah untuk menonaktifkan Wiranto dari jabatan Menkopolkam.

d) Mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri - menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.

e) Gus Dur juga ingin mengadakan referendum Aceh, untuk memilih merdeka atau bergabung dengan RI. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah Karena bila diadakan jajak pendapat, maka kemungkinan besar raykat aceh akan memilih untuk merdeka. Lalu Gus Dur mengurungkan niatnya, dan hal ini membuat rakyat Aceh kecewa hingga dibentuklah Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

f) Pada akhir 1999 presiden menyetujui nama Papua sebagai ganti Irian Jaya dan menyetujui pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua.

Dalam suasana sikap pro dan kontra masyarakat atas kepemimpinan presiden K.H Abdurrahman Wahid muncul konflik antara Presiden Gus Dur dengan DPR. Konflik mula-mual dipicu oleh pernyataan kontoversial Gus Dur bahwa tingkah laku anggota DPR tak ubahnya tingkah murid Taman Kanak-Kanak. Beberapa anggota DPR keberatan dengan komentar tersebut. Sejak itu hubungan antara DPR dan lembaga kepresidenan semakin hari semakin memanas.

Kemudian muncul kasus Bulog Gate dan Brunei Gate yang melibatkan Gus Dur. kasus Bulog Gate dan Brunei Gate ini lah yang mendorong DPR mengeluarkan memorandum pertama kepada Gus Dur mengingat Presiden dianggap telah melanggar Haluan Negara. Tetapi Gus Dur tidak mengindahkan memorandum tersebut. DPR kemudian mengeluarkan memorandum kedua, sama seperti sebelumnya Gus Dur tidak juga mengindahkannya. Akhirnya DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Menanggapi hal tersebut kemudian Gud Dur mengeluarkan kebijakan yang sangat kontoversial denagn mengeluarkan dekrit presiden yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Kemudian Amien Rais, Ketua MPR bersama Akbar Tanjung, Ketua DPR, lebih cekatan melihat situasi negara yang hampir berantakan dibuat Gus Dur itu. Mereka mengundang sidang Istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001 untuk segera memecat Gus Dur. Gus Dur pun akhirnya dipecat dalam sidang Istimewa MPR itu.

Tidak itu saja, Panglima Kostrad Jenderal Ryamizard Ryacudu juga menyiapkan tiga batalyon pasukan riders dengan senjata lengkap berkumpul di depan Istana Negara. Pasukan ini bermaksud memaksa Gus Dur agar mematuhi keputusan MPR. Dengan sombongnya Gus Dur sengaja keluar Istana Negara dan mempertontonkan dirinya hanya menggunakan celana pendek dan kaos, mungkin sambil mengatakan “Emangnya Gue Pikiran?”. MPR RI pada hari itu juga melantik Megawati menjadi presiden RI ke 5. Megawati mengambil Hamza Haz menjadi Wakil Presiden.

Sumber :

Hidayat, Misbah. 2007. Reformasi administrasi: Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Bintang, Sri. 2014. Ganti Rezim Ganti Sistim - Pergulatan Menguasai Nusantara. El Bisma.

https://www.linkedin.com/pulse/sejarah-mencatat-bagaimana-gus-dur-dilengserkan-oleh-dan-ahmad.

http://artinyakehidupan.blogspot.co.id/2011/01/masa-pemerintahan-gus-dur.html