Sekolah (bukan) untuk Bekerja

Oleh Siti Hanifah
180310150082

Indonesia mempunyai peluang besar menjadi negara yang maju. Dengan beragam potensi yang tersedia, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Melalui kekuatan maritim yang terbentang sepanjang batas negara, Indonesia bisa menciptakan pasar perikanan yang besar dibanding China dan Korea Selatan. Melalui tanah subur dan gemburnya, Indonesia bisa mengembangkan dan memproduksi hasil pertanian yang melimpah. Tak perlu lagi bangunan-bangunan pabrik milik asing berdiri tegak di antara tanah-tanah milik masyarakat. Melihat pada fenomena dewasa ini, rakyat Indonesia seperti menjadi budak di negeri sendiri. Sejak naiknya Soeharto ke panggung kekuasaan, kebijakan yang membolehkan para pemodal asing masuk menjadi gerbang utama penjajahan kembali atas bangsa Indonesia. Puncaknya wacana Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 menjadikan semakin menjamurnya pemodal asing di Indonesia.

Banyak perusahaan-perusahaan Jepang, Amerika, dan negara-negara maju lainnya dibangun di atas bumi pertiwi. Pun pabrik-pabrik didirikan yang mayoritas pemodalnya dari Cina, India, dan Korea Selatan. Para pekerja yang berstatus warga negara Indonesia hanya sebatas buruh yang harus dan mau diperintah. Ironi ini seharusnya menjadi renungan bersama, apa yang salah dengan negara yang kaya raya alam dan manusianya ini? Kehadiran para investor asing tidak bisa serta merta disalahkan. Bangsa Indonesia sudah saatnya bercermin pada apa yang sudah diusahakan oleh bangsa ini demi kemajuan Indonesia. Pendidikansebagai sarana pembentuk kepribadian dan alat untuk membuka cakrawala berpikir mempunyai andil penting dalam menentukan masa depan bangsa. Perlu adanya pengkajian tentang sejauh mana peran pendidikan dalam mempersiapkan kaum muda untuk menghadapi tantangan zaman. Lima tahun terakhir, Kementrian Pendidikan dan Kebudayan gencar mensosialisasikan tentang pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi sendiri merupakan pendidikan yang di sistem untuk mengarahkan peserta didik mempunyai keterampilan khusus pada bidang tertentu. Sehingga peserta didik bisamenguasai ilmu-ilmu terapan yang diminatinya. Pendidikan vokasi sebenarnya sudah mulai gencar diangkat sejak awal tahun 2012 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi pada 10 Agustus 2012. Pendidikan vokasi mempunyai tujuan agar para peserta didik mampu berdaya saing tinggi nantinya ketika keluar dari sekolah. Di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia dan adanya wacana MEA 2015, pendidikan vokasi dianggap solusi paling tepat untuk kemajuan Indonesia.Banyaknya sekolah-sekolah berbasis kejuruan menjadi bukti bahwa Indonesia telah menerapkan pendidikan vokasi. Perguruan-perguruan tinggi negeri pun mulai menerapkan sistem pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi sejatinya menciptakan sumber daya manusia yang siap bekerja dan terampil dalam bidang tertentu. Hal ini menjadi hal yang menyimpang dari hakikat mencari ilmu dan tujuan pendidikan.

Pendidikan yang seharusnya membentuk manusia-manusia yang bisa memanusiakan manusia. Pendidikan bertujuan untuk membangun kesadaran seseorang akan hakikat dirinya dan apa yang harus dilakukannya. Menurut Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam bukunya Islam dan Sekularisme, mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan orang baik (to produce a good man). Sedangkan menurut Al-Ghazali hakikat orang yang menuntut ilmu adalah bagaimana kemudian dalam prosesnya seseorang bisa memahami siapa dirinya dan siapa Tuhannya.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tercantum tujuan nasional dari pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia. Bila mengevaluasi dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, terlihat sangat kontras dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan vokasi menjadi hal yang tidak mencerminkan tujuan pendidikan nasional. Bahwa sekolah hanya dijadikan pabrik untuk menciptakan manusia yang siap bekerja dengan keterampilan yang hanya itu-itu saja. Hasil dari pendidikan vokasi hanya untuk menguntungkan dunia industri yang notabene-nya dikuasai oleh orang-orang asing.

Jika melihat pada sepak terjang pendidikan secara historisnya, pendidikan vokasi sesungguhnya telah dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad kedua puluh. Adanya kebijakan politik etis yang membuka peluang kepada pribumi untuk mengenyam pendidikan menjadi angin segar para pejuang dalam membuka cakrawala berpikir masyarakat Hindia Belanda saat itu. Padahal pemerintah kolonial Belanda sendiri mempunyai tujuan tersendiri, yaitu agar ada rakyat pribumi yang terampil dalam bidang administratif dan hal lainnya yang dianggap dapat membantu meringankan kerja pemerintah kolonial. Adanya pendidikan di Hindia Belanda dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga pesuruh yang nantinya dipekerjakan oleh para kolonial. Namun karena hasrat ingin mencari hal baru dan menuntut ilmu menjadi pemicu para pejuang memanfaatkan peluang tersebut untuk emningkatkan kualitas diri dan bangsa.

Berbeda dengan pendidikan vokasi saat ini yang pada akhirnya malah menciptakan mental pekerja. Niatan bersekolah adalah untuk bekerja. Sekolah dianggap hanya sebagai sarana untuk mendapatkan ijazah yang diperlukan dalam melamar pekerjaan. Paradigma ini merupakan hasil dari sistem pendidikan vokasi yang dilaksanakan setengah-setengah dan tidak tertanamnya nilai dari tujuan pendidikan nasional. Bila melihat pada pelaksanaan pendidikan di Inggris dan Finlandia, pendidikan vokasi terfasilitasi dan sudah dilaksanakan sejak Sekolah Dasar. Sedangkan di Indonesia, pendidikan vokasi hanya dilaksanakan setelah anak menginjak sekolah menengah atas yang dikenal dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan di perguruan-perguruan tinggi penerapan pendidikan vokasi ini belum terlaksana secara maksimal sehingga para siswa lulusan SMK merasa tidak terfasilitasi minatnya.

Persoalan tidak banyak perusahaan yang menjamin dapat menampung banyaknya lulusan SMK menjadi masalah baru. Pun tidak ada jaminan peluang kerja yang linier sesuai keterampilan menjadi dilema tersendiri. Akhirnya pendidikan vokasi menimbulkan ketimpangan dalam pendidikan Indonesia. Kecuali jika nilai-nilai yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasioal diturunkan secara gamblang dan konsisten dalam tataran teknis sistem pendidikan vokasi. Sehingga orientasi pembelajaran dan pelaksanaan pendidikan itu sendiri tidak hanya menciptakan robot terampil yang siap bekerja di bawah telunjuk orang asing. Pendidikan vokasi nantinya tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang termpil secara fisik yang melakukan pekerjaan monoton, tapi juga cerdas dan terampil dalam membaca situasi, menganalisis dan memberikan solusi tehadap segala permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga tercapailah tujuan dari pendidikan yang disebutkan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas. Menciptakan orang yang baik bagi dirinya. Baik bagi masyarakat serta lingkungan di sekitarnya.