PERJUANGAN MELAWAN PENGGUSURAN Antara Penggusuran dan Kebijakan Developmentalisme

Oleh Roin Akhbar San Alvian Harianja

 180310140065

 

 

Pendahuluan

Tahun 2015 hingga tahun 2016 telah terjadi peningkatan kasus penggusuran di Indonesia.

Kebanyakan penggusuran dilakukan atas nama ketertiban kota, revitalisasi sungai, hingga

pembangunan infrastruktur seperti bandara dan apartemen. Penggusuran juga dilakukan

dengan berbagai alasan dan biasanya alasan pemerintah dan korporasi yang paling sering

muncul ialah karena warga yang bermukim di wilayah penggusuran tersebut terindikasi

ilegal. Apakah atas nama administrasi, rakyat harus kehilangan aset-asetnya? Penggusuran

kini menjadi sebuah senjata untuk menegakkan Neoliberalisme.

Dari realitas yang ada, Jawa dan Bali memasuki era Kapitalisme tata ruang dimana antara

rakyat dan korporasi berebut wilayah tata ruang. Dimulai dari kasus Pegunungan Kendeng,

pembangunan Bandara Kulonprogo, Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, hingga

pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Dampak dari pembangunan infrastruktur

tersebut ternyata tidak kecil. Rakyat dan lingkungan menjadi dua entitas yang paling

dirugikan dari kebijakan politik tata ruang. Dampak terbesar yang akan dialami oleh rakyat

ialah hilangnya ruang untuk hidup dan bekerja serta proletarisasi. Konsep proletarisasi adalah

suatu keniscayaan dalam masyarakat Kapitalisme dimana rakyat pada akhirnya terpaksa

menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehilangan aset berupa tanah dan

usaha kecil menengah menjadi sebab-sebab mengapa pada akhirnya petani, nelayan, dan

pengusaha kecil menjadi buruh. Bahkan para pakar teknologi lingkungan mengakui terang-

terangan perihal proletarisasi. Misalnya pernyataan dari Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc yang

mengatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta memang akan membawa kerusakan pada

lingkungan, namun sifatnya temporal. Selain itu, Firdaus Ali juga mengatakan bahwa nelayan

yang terkena dampak reklamasi akan diprioritaskan untuk beralih profesi menjadi karyawan

disana1.

1 “Alasan Reklamasi Merusak Lingkungan Tak Berdasar”, dimuat dalam Berita Satu, 10 Agustus 2016.

http://www.beritasatu.com/megapolitan/379047-alasan- reklamasi-merusak- lingkungan-tak- berdasar.html

Keterangan Firdaus Ali tersebut menjadi contoh bahwa penggusuran sejatinya membawa

rakyat kepada proletarisasi. Namun pada akhirnya proletarisasi akan membawa masalah baru,

contohnya ialah masalah upah dan pensiun yang dampaknya nanti akan sampai kepada

kesejahteraan buruh. Terlepas dari itu semua, penggusuran pada akhirnya berimplikasi

kepada keberpihakan pemerintah terhadap korporasi yang ingin mengembangkan kapitalnya

dengan meluaskan tata ruang di kota-kota. Di desa-desa, penggusuran akan menyebabkan

petani kehilangan sawah dan rumahnya sehingga sebagian besar dari mereka nantinya

terpaksa melakukan urbanisasi sebagai konsekuensi atas proletarisasi. Maka dari itu, kita

mesti mengetahui secara ringkas bagaimana pembangunan infrastruktur bekerja dan apa

pengaruhnya kepada rakyat.

Penggusuran dan Kepentingan Korporasi

26 Juli 2016 merupakan hari yang sangat kelam bagi ratusan warga di Jalan Stasiun Barat,

Kota Bandung karena di hari itu, kios dan tempat tinggal mereka digusur secara paksa oleh

PT.KAI Daerah Operasi 2 Bandung. Menurut Humas PT. KAI Daerah Operasi 2, Franoto

Wibowo mengatakan bahwa penggusuran ini dilakukan karena warga menempati lahan PT.

KAI secara illegal2. Namun, dalam penelusuran kami bersama para mahasiswa yang

tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK) menemukan data

bahwa warga bahkan sudah menempati lahan tersebut sejak abad 19 awal. Banyak suratkabar

juga menyebutkan bahwa lahan tersebut milik PT. KAI, padahal lahan tersebut milik negara.

Pendapat ini kontras dengan pendapat para pejabat PT. KAI yang berkata bahwa warga telah

tinggal sejak 19713. Rencananya PT. KAI akan menggunakan lahan yang digusur tersebut

untuk pelebaran jalan dan memperluas area parkir. Menurut Ridwan Kamil dalam twitternya

menyebutkan bahwa warga yang tergusur sudah ditempatkan di Rusunawa Rancacili dengan

‘baik’ dan ‘layak’4. Padahal sepanjang penelusuran SORAK ke Rusunawa Rancacili tidak

2 “KAI Bongkar Bangunan Ilegal di Stasiun Bandung”, dimuat dalam Republika, 27 Juli 2016.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/26/oawrn3330-kai- bongkar-bangunan- ilegal-di-

stasiun-bandung.

3 Wawancara Humas PT. KAI, Franoto Wibowo kepada wartawan Republika. Pendapat Franoto tersebut dinilai

tak berdasar karena warga mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa mereka telah tinggal sejak 1946, bahkan

ada warga yang mengatakan sejak 1928 atau telah turun temurun ada disana. Data-data yang dimliki warga

untuk membuktikan hal tersebut adalah adanya PBB, KTP, dan aset turun temurun yang telah dirusak oleh 3

alat berat yang dikerahkan PT. KAI untuk menggusur wilayah tersebut.

4 “17 KK Korban Penggusuran Stasiun Bandung Tinggal di Bedeng”, dimuat dalam Liputan 6, 17 Agustus 2016.

http://regional.liputan6.com/read/2579357/17-kk- korban-penggusuran- stasiun-bandung- tinggal-di- bedeng.

menemukan hunian layak di dalamnya. Bahkan, warga harus menyewa hunian susun tersebut

per bulan. Munculnya pendapat-pendapat yang berbeda di suratkabar nasional membuktikan

bahwa PT. KAI telah berbohong. Bahkan Komite Rakyat Korban Penggusuran Stasiun

Bandung, Pak Rosyid mengatakan bahwa PT. KAI telah salah gusur karena yang seharusnya

digusur ialah wilayah timur Stasiun Bandung.

Berbeda kasus dengan penggusuran di wilayah barat Stasiun Bandung, dengan dalih

pembangunan sebuah bandara internasional, PT. BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat)

melakukan pengukuran lahan di sawah-sawah milik warga Desa Sukamulya, Kecamatan

Kertajati, Kabupaten Majalengka. Sekitar pukul 08.00WIB, 17 November 2016 sekompi

polisi dari Polda Jabar datang untuk mengawal pengukuran. Karena hal tersebut, warga

melakukan reaksi dengan menduduki lahan yang akan diukur oleh PT. BIJB tersebut5. Desa

Sukamulya yang memiliki luas 735 hektar menjadi salah satu area dari kawasan BIJB yang

totalnya 1800 hektar6. Sedangkan menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

menyebutkan bahwa kawasan BIJB seluas 5000 hektar dan kawasan tersebut terdiri atas 11

wilayah desa di Majalengka7. Menurut KPA, kasus ini pertama kali muncul tahun 2004,

ketika secara sepihak 11 kepala desa menandatangani surat pernyataan yang menyatakan

bahwa warga dari 11 desa tersebut mendukung pembangunan BIJB. Surat tersebut

ditandatangani pada 14 Oktober 2004. Padahal realitas menyebutkan bahwa hanya ada 300

KK dari 1305 KK dari ke 11 desa tersebut yang mendukung pembangunan BIJB, sementara

mayoritas warga desa menolak. Parahnya, dalam pembuatan AMDAL pembangunan BIJB

dinyatakan bahwa lahan Desa Sukamulya adalah lahan tandus yang hanya bisa panen sekali

dalam satu tahun dengan produksi gabah kering sebanyak 6 kwintal per hektar. Padahal data

dari Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka tahun 2005 dan BPS Kabupaten Majalengka

menyebutkan bahwa Desa Sukamulya bisa memproduksi gabah kering sebanyak 52, 35

kwintal per hektar8.

5 “Ribuan Warga Sukamulya Duduki Lahan Tolak Pengukuran BIJB”, dimuat dalam Pikiran Rakyat, 17

November 2016.

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa- barat/2016/11/17/ribuan-warga- sukamulya-duduki- lahan-tolak-

pengukuran-bijb- 385044

6 “Detik-detik Ribuan Aparat Serbu Petani Majalengka”, dimuat dalam CNN Indonesia, 18 November 2016.

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161118085655-20- 173482/detik-detik- ribuan-aparat- serbu-petani-

majalengka/

7 “Warga Sukamulya Menolak Pembangunan BIJB”, dimuat dalam situs KPA.

http://www.kpa.or.id/news/blog/warga-sukamulya- menolak-pembangunan- bjib/

8 Ibid.

Kedua kasus tersebut memiliki kesamaan sifat, salah satunya ialah lahan dan aset milik warga

digusur untuk kepentingan pembangunan, sifat lainnya ialah bahwa dalam kedua kasus

tersebut menunjukkan bahwa warga digusur atau akan digusur oleh korporasi. Namun, ketika

korporasi menggusur lahan milik warga, pemerintah yang seharusnya sebagai perpanjangan

tangan warga malah memihak kepada korporasi. Keberpihakan negara kepada korporasi

sangat membuktikan bahwa pemerintahan sejatinya merupakan alat bagi kaum borjuasi untuk

menindas rakyatnya. Lenin mengatakan bahwa kaum borjuasi membutuhkan negara sebagai

organ kekuasaan kelas yang dapat menciptakan tata tertib yang melegalkan dan mengekalkan

penindasan terhadap kelas tertindas dengan memoderasikan bentrokan antar kelas.

Penggusuran dan Developmentalisme

Pada hakikatnya, pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh negara dengan maksud untuk

kepentingan rakyat. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan sebagai konsekuensi atas

kebutuhan-kebutuhan dari rakyat seperti pembangunan stasiun kereta api dan bandara sebagai

sarana untuk transportasi massal atau bahkan pembangunan perumahan sebagai hunian untuk

rakyat. Namun, pada kenyataannya, pembangunan infrastruktur bukan lagi ditujukan untuk

kepentingan rakyat. Negara pada saat ini sebagai alat borjuasi pada akhirnya melakukan

banyak pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan para borjuasi. Bagaimana ini

bisa terjadi? Engels dalam karyanya Asal-usul Keluarga menyebutkan bahwa dalam sebuah

republik demokratis, borjuasi menggunakan kekuasaannya secara tidak langsung tetapi justru

lebih pasti, pertama dengan jalan menyuap langsung para pejabat, dan; kedua dengan jalan

persekutuan antara pemerintah dengan bursa atau korporasi9. Dari keterangan tersebut kita

bisa mengambil satu pernyataan bahwa dalam pembangunan infrastruktur, borjuasi

menggunakan kekuasaan negara secara tidak langsung. Negara pada akhirnya membuat suatu

undang-undang pembangunan infrastruktur yang kesannya berpihak kepada rakyat, namun

nyatanya tidak sama sekali. Itulah mengapa Walhi menyebutkan bahwa pembangunan BIJB

akan menguntungkan developer. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati

menyebutkan bahwa dampak pembangunan infrastruktur sangat besar, pertama,

menumpuknya utang-utang luar negeri yang nantinya akan ditanggung oleh generasi

selanjutnya; kedua, pembangunan infrastruktur nantinya akan berdampak buruk terhadap

lingkungan dan masyarakat10.

9 Kutipan Engels yang diambil dari karya Lenin, Negara dan Revolusi.

Kebijakan pembangunan infrastruktur terkait dengan pembangunan nasional yang digulirkan

oleh negara sejak Neoliberalisme masuk ke Indonesia pada era Soeharto. UU Penanaman

Modal Asing tahun 1967 menjadi pintu awal terbentuknya kebijakan pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan nasional tersebut bisa kita sebut sebagai Developmentalisme.

Sebagai sebuah teori pembangunan, Developmentalisme adalah suatu bentuk pembangunan

ekonomi untuk menghapus kemiskinan. Menurut Dawam Raharjo, Developmentarisme

digambarkan sebagai suatu kemistri ideologis antara kepentingan negara-negara industri maju

dengan kepentingan elit politik negara-negara dunia ketiga. Teori Developmentalisme

berkembang dari doktrin Four Points Program yang dilancarkan oleh Presiden AS, Harry S.

Truman pada 1949. Salah satu poin dalam Four Points Program adalah pemulihan ekonomi

akibat kerusakan Eropa dari Perang Dunia II. Developmentalisme merupakan kelanjutan

program pemulihan ekonomi dunia ketiga. Tujuan utama Developmentalisme pada saat itu

ialah untuk membendung pengaruh Komunisme dengan menuntaskan sumber dari

penyebaran komunisme – yaitu kemiskinan11.

Developmentalisme sebagai teori pembangunan ekonomi dunia ketiga akhirnya menemukan

kegagalannya. Dalam konteks Indonesia, sejak Developmentalisme dilaksanakan oleh

Soeharto melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pemerintah Indonesia

terpaksa meminjam modal kepada IMF dan memberlakukan penanaman modal asing. Dalam

usaha Repelita tersebut, Indonesia hanya berhasil mencapai GNP US 1.100 dollar pada 2004.

Dalam proses mencapai nilai tersebut, Indonesia harus rela kehilangan banyak asetnya untuk

dijual kepada modal borjuasi. Tahun 1997, nilai rupiah jatuh 500% hingga ke nilai Rp

10.000/dolar. Akibat jatuhnya nilai rupiah tersebut, utang pemerintah kepada IMF

membengkak hingga 500% yang artinya sebelum krisis 6 sampai 7 tahun lalu (sebelum 1997-

1998), pemerintah meminjam 200 juta dolar dengan kurs Rp 2.000/dolar maka saat jatuh

tempo mereka harus membayar 5 kali lipatnya12. Kebijakan Developmentalisme yang

mengarah kepada pembukaan pasar Neoliberalisme pada akhirnya mengakibatkan Indonesia

jatuh dalam perangkap IMF dan kepentingan borjuasi. Hal ini membuktikan bahwa dalam

10 “Walhi Sebut Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Mirip Soeharto”, dimuat dalam Kompas, 20 November

2016.

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/20/17253011/walhi.sebut.pembangunan.infrastruktur.era.jokowi.

mirip.soeharto.

11 “Developmentalisme”, oleh Dawam Raharjo. Dimuat dalam Infid News, 2 Juni 2009.

http://infid-news.blogspot.co.id/2009/06/developmentalisme- dawam-rahardjo.html

12 Ishak Rafick. Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan

Jalan Baru Membangun Indonesia. (Jakarta. Ufuk Publishing House. 2007). Hal. 91-92.

jangka panjang, Developmentalisme dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan ekonomi

rakyat.

Lalu apa kaitannya Developmentalisme dengan penggusuran?

Pada dasarnya, hampir semua kasus penggusuran di Indonesia terjadi karena adanya

kepentingan Developmentalisme. Bentuk kepentingan tersebut sangat terlihat jelas dengan

adanya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh korporasi untuk kepentingan

korporasi jua. Contohnya dalam kasus-kasus penggusuran di DKI Jakarta pada era

kepemimpinan Ahok. Gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan menyatakan bahwa tahun ini

akan dilakukan 325 kali penggusuran. Jumlah tersebut bahkan dua kali lipat dari tahun

sebelumnya – yaitu 2015 – dimana pemerintah DKI Jakarta telah menggusur 113 titik

lokasi13. Alasan pemerintah menyebutkan bahwa penggusuran dilakukan untuk penertiban

kawasan liar, revitalisasi sungai, hingga penertiban Pedagang Kaki Lima atau PKL. Alasan-

alasan tersebut sebenarnya merupakan alasan semu yang dapat menutupi dari alasan yang

sebenarnya, yaitu untuk mendukung pembangunan infrastruktur untuk kepentingan borjuasi.

Kita bisa melihat bahwa pada hakikatnya revitalisasi sungai – selain untuk mencegah banjir

di wilayah Jakarta Utara – untuk menunjang kenyamanan apartemen-apartemen yang terletak

di kawasan Pantai Teluk Jakarta. Selain itu, adanya wacana reklamasi Teluk Jakarta juga

dilakukan untuk mendukung pembangunan apartemen dan kawasan bisnis milik Agung

Podomoro Group14. Reklamasi tersebut pada akhirnya merugikan para nelayan. Nelayan

pada akhirnya harus rela digusur dan dipindahkan ke Rusunawa. Menteri Koordinator

Kemaritiman, Luhut Pandjaitan menyebutkan bahwa pemerintah akan menyediakan

Rusunawa bagi 12.000 nelayan. Selain ada wacana penggusuran dan pemindahan pemukiman

ke Rusunawa, nelayan juga dirugikan pendapatannya. Salah seorang perwakilan nelayan

Muara Angke, Muhammad Hisyam menyebutkan bahwa pendapatannya sebelum reklamasi

mencapai 30 kg per hari, kini telah turun hingga 15 kg per hari15.

Contoh kasus tersebut telah membuktikan bahwa dalam pelaksanaannya, kebijakan

Developmentalisme pada akhirnya harus mengorbankan aset dan lahan milik rakyat untuk

kepentingan borjuasi. Hal tersebut juga menjadi kritik bagi para pegiat Developmentalisme

13 “Ahok: Tahun Ini, Pemprov DKI Akan Gusur 325 Lokasi”, dimuat dalam Kini.co.id, 28 Juni 2016.

http://nasional.kini.co.id/2016/06/28/15835/ahok-tahun- ini-pemprov- dki-akan- gusur-325- lokasi.

14 “Studi Kasus: Reklamasi Pantai Utara Jakarta”, dimuat dalam Radar Planologi, April 2016.

http://www.radarplanologi.com/2016/04/studi-kasus- reklamasi-pantai- utara-jakarta.html

15 “Ditolak Nelayan, Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus”, dimuat dalam BBC Indonesia, 14 September 2016.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160913_indonesia_reklamasi_jakarta_jalanterus

seperti para mafia Berkeley yang menyatakan bahwa Developmentalisme menjadi solusi

terbaik untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, karena Indonesia merupakan

negara dunia ketiga yang sudah terjebak dalam sirkulasi Neoliberalisme, maka pemerintah –

mau tidak mau – sebagai agen imperialis tetap melanjutkan kebijakan Developmentalisme

hingga kini. Wacana-wacana seperti educopolis (seperti kota Yogyakarta), waterfront city

(seperti DKI Jakarta), dan ecocity (seperti kota Bandung) adalah wacana-wacana busuk yang

diselubungi harapan-harapan indah akan ketertiban dan kenyamanan kota. Pada

kenyataannya, wacana busuk tersebut mengakibatkan rakyat miskin kota tergusur dan

tersingkir hingga ke pinggir kota. Rakyat miskin kota yang bertahan dalam rimba kota pada

akhirnya akan menjadi kaum-kaum pengangguran dan pengemis baru yang nantinya akan

dianggap mengganggu keindahan kota. Inilah konsekuensi dari Developmentalisme!

Ayo Lawan Penggusuran!

Penggusuran sejatinya harus dilawan! Ketika rakyat tidak melawan, maka pemerintah dan

korporasi akan semakin menjadi-jadi dan menjadikan rakyat sebagai buruh-buruh murah

yang akan melaksanakan proyek-proyek mereka. Kalau sudah begitu, maka dampak ekonomi

penggusuran nantinya juga akan mempengaruhi kondisi psikologis dan kebudayaan. Anak-

anak yang terdampak penggusuran nantinya akan mengalami trauma sehingga akan

mengganggu kehidupan mereka. Selain itu mereka juga akan kesulitan menempuh jarak

sekolah yang sebelumnya dekat menjadi jauh. Para orang tua akan kesulitan mencari kerja

baru atau memulai usaha baru karena ketiadaan modal atau modal hanya sedikit. Biasanya

rakyat yang sudah tinggal dalam rusunawa akan kesulitan dalam membayar uang sewa

huniannya. Dalam kasus penggusuran Stasiun Bandung misalnya, warga yang sudah tinggal

di Rusunawa Rancacili digratiskan 3 bulan uang sewa hunian. Namun pada kenyataannya,

mereka tetap saja harus membayar uang listrik dan air yang jumlah mencapai 100 ribu rupiah

lebih. Sedangkan, mereka masih belum mempunyai usaha baru karena bantuan dari

pemerintah nonsens untuk ditunggu-tunggu.

Bagaimana cara melawan penggusuran?

Teknik perlawanan bukanlah suatu ilmu ilmiah atau dogma yang harus diikuti, namun teknik

perlawanan ialah teknik yang harus bergerak secara dialektis dengan mengikuti pola

kebudayaan dan corak produksi rakyatnya. Jika teknik melawan diikuti secara dogmatis,

bukan berarti kesalahan-kesalahan seperti kesalahan Stalinis akan terulang lagi. Misalnya

kesalahan membangun Front Persatuan dengan borjuasi nasional, kebijakan Stalinis yang

demikian akan mengaburkan perjuangan kelas sehingga yang terjadi ialah adanya

pengkhianatan borjuasi nasional seperti yang terjadi dalam tubuh aliansi nasional China di

tahun 1927, dimana kader Partai Kuomintang (Partai Komunis China) dibantai oleh partai

yang berkuasa (yaitu Kunchantang: Partai Nasionalis China). Dari pelajaran-pelajaran

tersebut, kita seharusnya tidak boleh lagi terjebak dalam dogma-dogma yang menyebabkan

kita salah langkah.

Dalam hal ini kita juga harus memerhatikan teknik perlawanan dalam penggusuran. Contoh

kasusnya ialah penggusuran Stasiun Bandung, dimana rakyat korban penggusuran akhirnya

mengorganisir diri dan membentuk komite perjuangan yang bernama Komite Perjuangan

Rakyat Korban Penggusuran Kebon Jeruk yang bekerjasama dengan Solidaritas Rakyat untuk

Demokrasi (SORAK) dalam perjuangan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam

jalur litigasi, SORAK (dalam hal ini Rumah Dialektika sebagai sebuah komunitas kuasa

hukum) mengadvokasi rakyat Kebon Jeruk yang melawan dalam menuntut ganti rugi

penggusuran kepada PT. KAI dan Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan dalam jalur non-

litigasi, Komite Rakyat Korban Penggusuran Kebon Jeruk bersama rakyat korban

penggusuran Kebon Waru dan juga SORAK (dalam hal ini Aliansi Mahasiswa Papua,

Pembebasan, dan MarxistYouth Commune) mengorganisir diri dalam satu barisan melawan

PT. KAI dan Pemerintah Kota Bandung dengan aksi massa.

Dalam kasus-kasus lain, kita juga akan menemukan pola yang sama, dimana warga korban

penggusuran harus membentuk satu komite perlawanan yang akan bekerja sama dengan

elemen lainnya seperti mahasiswa dan buruh membentuk satu barisan melawan kaum yang

menggusur: korporat dan pemerintah. Dalam pengorganisasian rakyat, para pengorganisir

harus hidup bersama korban penggusuran untuk melakukan pendekatan hingga bergabung

bersama rakyat dalam perjuangan merebut hak-hak hidupnya. Jo Hann Tan dan Roem

Topatimasang pernah berkata bahwa satu kunci keberhasilan proses pengorganisasian rakyat

adalah memfasilitasi mereka sampai akhirnya mereka dapat memiliki suatu pandangan dan

pemahaman bersama mengenai keadaan dan masalah yang mereka hadapi.

Walaupun kita menjadi seorang pengorganisir rakyat, namun tetap saja tanggung jawab

perlawanan ada di rakyat. Maka dari itu, tugas-tugas seorang pengorganisir rakyat salah

satunya ialah mendorong rakyat agar mau melawan dan mengorganisir diri. Selebihnya,

dalam perjuangan merebut aset-aset kehidupan rakyat, kita hanya berfungsi sebagai fasilitator

atau bahkan hanya sebagai pembantu perjuangan saja. Dalam kata kasarnya, kita hanyalah

sekumpulan orang yang bekerjasama dengan rakyat dalam melakukan perjuangan melawan

Developmentalisme. Dalam hal ini, rakyat korban penggusuran harusnya sudah

mengorganisir diri sebelum penggusuran tersebut terjadi. Kesiapan-kesiapan rakyat dan

pengalaman-pengalaman sejarah yang ada pada akhirnya akan menjadi salah satu alat

perjuangan juga.

Biasanya perjuangan melawan penggusuran bukanlah suatu perjuangan yang singkat,

perjuangan tersebut pastinya akan menempuh proses yang panjang. Maka dari itu, kita harus

memiliki kesabaran dan keteguhan yang revolusioner dalam perjuangan. Disiplin kerja juga

harus kita terapkan karena hal tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam perjuangan.

Contohnya ialah militansi rakyat Pegunungan Kendeng dalam melawan 12 pabrik semen

yang ingin mengeruk kekayaan Karst disana tetap bertahan karena adalah kesabaran dan

keteguhan yang revolusioner dan juga disiplin kerja yang mantap.

Dengan teknik-teknik yang demikian, bukan berarti harus diikuti secara dogmatik. Namun,

kita juga perlu mengawinkan gagasan tersebut dengan realitas objektif yang tergambar di

wilayah penggusuran. Kita harus mampu berbaur dengan rakyat korban penggusuran dan

dengan berarti kita tidak boleh putus dari massa. Jika kita putus dari garis massa, maka

alhasil kita akan melakukan perjuangan yang sia-sia, dimana rakyat menjadi tidak terorganisir

dan kita tidak mengetahui bagaimana realitas yang ada dalam tubuh rakyat. Perjuangan

tersebut pada akhirnya menjadi perjuangan semu belaka.

Sumber-sumber

Lenin, Vladimir. 1974. Collected Works Volume 25. Moscow: Progress Publisher.

Engels, Friederick. ____. Origin of The Family, Private Property, and The State. London:

Alick West Published.

Rafick, Ishak. 2008. Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007,

Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia. Jakarta: Ufuk

Publishing House.

Tan, Jo Hann dan Roem Topatimasang. 2004. Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman

Pengorganisasian di Asia Tenggara. Jakarta: SEAPCP & Insist Press.

Saokani, Kukuh. 2016. 17 KK Korban Penggusuran Stasiun Bandung Tinggal di Bedeng.

Dimuat dalam Liputan 6.

http://regional.liputan6.com/read/2579357/17-kk- korban-penggusuran- stasiun-bandung-

tinggal-di- bedeng

Diakses 20 November 2016.

Istiqomah, Zuli. 2016. KAI Bongkar Bangunan Ilegal di Stasiun Bandung. Dimuat dalam

Republika.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/26/oawrn3330-kai- bongkar-

bangunan-ilegal- di-stasiun- bandung

Diakses 20 November 2016.

Lumbanrau, Raja Eben, 2016. Detik-detik Ribuan Aparat ‘Serbu’ Petani Majalengka. Dimuat

dalam CNN Indonesia.

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161118085655-20- 173482/detik-detik- ribuan-

aparat-serbu- petani-majalengka/

Diakses 20 November 2016.

Pratiwi, Gita. 2016. Ribuan Warga Sukamulya Duduki Lahan Tolak Pengukuran BIJB.

Dimuat dalam Pikiran Rakyat.

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa- barat/2016/11/17/ribuan-warga- sukamulya-duduki-

lahan-tolak- pengukuran-bijb- 385044

Diakses 21 November 2016.

Affan, Heyder. 2016. Ditolak Nelayan, Reklamasi Teluk Jakarta ‘Jalan Terus’. Dimuat

dalam BBC Indonesia.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160913_indonesia_reklamasi_jakart

a_jalanterus

Diakses 21 November 2016.

____. 2016. Walhi Sebut Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Mirip Soeharto. Dimuat

dalam Harian Kompas.

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/20/17253011/walhi.sebut.pembangunan.infrastrukt

ur.era.jokowi.mirip.soeharto

Diakses 21 November 2016.

Rakisa. 2016. Ahok: Tahun Ini, Pemprov DKI Akan Gusur 325 Lokasi. Dimuat dalam

Kini.co.id.

http://nasional.kini.co.id/2016/06/28/15835/ahok-tahun- ini-pemprov- dki-akan- gusur-325-

lokasi

Diakses 21 November 2016.

____. 2016. Alamasan Reklamasi Merusak Lingkungan Tak Berdasar. Dimuat dalam Berita

Satu.

http://www.beritasatu.com/megapolitan/379047-alasan- reklamasi-merusak- lingkungan-tak-

berdasar.html

Diakses 21 November 2016.

____. ____. Warga Sukamulya Menolak Pembangunan BIJB. Dimuat dalam situs

Konsorsium Pembaruan Agraria.

http://www.kpa.or.id/news/blog/warga-sukamulya- menolak-pembangunan- bjib/

Diakses 21 November 2016.

____. 2016. Studi Kasus:Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dimuat dalam Radar Planologi.

http://www.radarplanologi.com/2016/04/studi-kasus- reklamasi-pantai- utara-jakarta.html

Diakses 21 November 2016.

Raharjo, Dawam. 2009. Developmentalisme. Dimuat dalam Infid News dan Harian Tempo.

http://infid-news.blogspot.co.id/2009/06/developmentalisme- dawam-rahardjo.html

Diakses 21 November 2016

http://www.tempo.co/read/kolom/2009/05/18/78/Developmentalisme

Diakses 21 November 2016